Ketatanegaraan Indonesia

KETATANEGARAN INDONESIA



Konsep negara hukum ( Rechtsstaat ), mempunyai karakteristik sebagai berikut :

• Penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi

• Kekuasaan kehakiman yang merdeka

• Penghormatan terhadap hak asasi manusia

• Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan prinsip bahwa pemerintahan, tindak dan kewajiban harus berdasarkanketentuan hukum (due process of low )



UUD 1945 sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman lembaga negara dan organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara. UUD 1945 membentuk struktur ketata negaraan bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berkaitan pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi – institusi ketatanegaraan. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang kekuasaan eksekutif ( Presiden ) sistem yang dianut UUD 1945 adalah executife heavy yakni kekuasaan dominan berada di presiden dilengkapi dengan hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif antara lain ( memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitas ) dan kekuasaan legislatif membentuk Undang – Undang.



UUD 1945 sebelum di amandemen pasal – pasalnya sangat “ Luwes ” dan “ fleksibel ” Sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran dan terlalu banyak memberi wewenang kepada kekuasaan presiden.



Rumusan UUD 1945 tentang penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokrasi, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya penyelenggaraan negara yang tidak sesuai tentang pembukaan UUD 1945, antara lain :

a) Tidak adanya check and balance antara lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden

b) Pemilihan umum ( pemilu ) diselenggarakan untuk persyaratan demokrasi formal karena pelaksanaan dikuasai pemerintah

c) Infastruktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat

d) Kesejahteraan nasional berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai,justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli serta memenuhi proses tahapan



Perbandingan lembaga – lembaga RI menurut UUD 1945

Lembaga negara menurut UUD 1945

sebelum amandemen Lembaga negara menurut UUd 1945

setelah amandemen

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )

3. Presiden

4. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )

5. Dewan Pertimbangan Agung ( DPA )

6. Mahkamah Agung ( MA ) 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )

3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

4. Presiden

5. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )

6. mahkamah Agung ( MA )

7. Mahkamah Konstitusi ( MK )

8. komisi Yudisial ( KY )

Beberapa Pertanyaan



1. Menurut pendapat mu, bagaimana sistem pilitik di Indonesia dewasa ini !

2. Apakah partisipasi politik yang nonkonvensional dan kekerasan dapat diartikan partisipasi politik ? Apakah hal demikian sesuai dengan aturan ?



Kesimpulan

1. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat tergantung pada empat faktor kunci :

a) Kompetisi elit politik

b) Desain institusi politik

c) Kultur politik atau perubahan

d) Peran civil society

2. Sistem politik secara modern terbagi dalam dua kategori yaitu sistem politikdemokrasi dansistem politik otoriter / kediktatoran atau totaliter. Perbedaan kedua sistem ini didasarkan pada luas tidaknya fungsi pemerintah dan ada tidaknya pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.

3. Sistem politik Indonesia adalah sistem politik demokrasi yang secara lebih khusus dinamakan sistem politik demokrasi pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi landasan ideal dari sistem politik.

4. Mekanisme kerja dari sistem politik demokrasi pancasila tertuang dalam ketentuan UUD 1945.

5. Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yaitu mulai demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila era orde baru, dan demokrasi pancasila era reformasi.

6. UUd 1945 sebagai landasan konstitusional dari demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan dengan telah diadakanya amandemen atas UUD 1945 sebanyak empat kali.

7. sistem politik demokrasi pancasila membutuhkan partisipasi politik dari seluruh warga negara Indonesia. Partisipasi yang diharapkan adalah yang sesuai dengan aturan dan konstitusi.













Referensi

- Wijianto,SPd, kurikulum 2004Standar Kompetensi : mata pelajaran Kewarganegaraan ( citizensip ) kls. XI Jakarta : Departemen Agama.

- DR. bambang Yuniarto, MS.i,” Pendidikan Kewarganegaraan ” untuk mahasiswa STAIN cirebon : cetakpertama 2007 ) STAIN Cirebon Press.

- Drs. Sapriya,M.Ed, “ pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ” ( cetakpertama 2009 ) direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI. jakarta




Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ketatanegaraan Indonesia"

Post a Comment